Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat ...

Menimbang : a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. ...

Sabtu, 08 Januari 2021 Bertempat di ruang rapat Kantor Perbekel Desa Akah, diselenggaran Musyawarah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Akah yang dihadiri oleh Perbekel Desa Akah, Bendesa Adat Akah, Ketua dan anggota BPD Desa Akah, Perangkat Desa bersama unsur staf dan Kelihan Banjar Adat sedesa Akah telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Akah Tahun 2021, Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tentang ABPDes TA ...

Download : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan    ...

Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik ...

Berikut kami bagikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang bisa didownload : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Berikut kami bagikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2005-2025 yang bisa didownload : UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 ...

Rabu, 29 Desember 2021..Selamat dan Sukses atas Pengukuhan Komunitas Kreatif Banjar Pekandelan Desa Akah Bertempat di ruang rapat Kantor Perbekel Desa Akah, Bapak Perbekel Desa Akah mengukuhkan Komunitas Kreatif Banjar Pekandelan Desa Akah, Acara dihadiri Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Klungkung, Bendesa Adat Akah/mewakili, Sekretaris desa Akah, Calon anggota Komunitas Kreatif Banjar Pekandelan yang diisi dari perwakilan pemuda pemudi di semua banjar, Kelian Banjar Dinas, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Akah. Dengan dukungan, pembinaan ...

...

Senin, 27 Desember 2021 Sosialisasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Desa Akah. Bertempat di ruang rapat Kantor Perbekel Akah, Bapak Perbekel Desa Akah membuka acara Sosialisasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Desa Akah.  dan dihadiri oleh Staff Ahli Bidang Hukum, dengan Narasumber dari Kemenkumham Bali, kejaksaan Negeri Klungkung, Polres Klungkung Dan BNNK Klungkung dengan peserta dari unsur STT, Anggota Kadarkum, Kelian Banjar Adat, Kelian Banjar dinas dan Perangkat Desa. Desa Akah adalah desa binaan hukum dan sudah ...