DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN    Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh pemerintah desa yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian. Diantaranya adalah : Informasi yang dapat membahayakan negara, proses penegakan hukum Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, kecuali pihak yang dirahasiakan memberikan persetujuan tertulis Informasi ...

DAFTAR INFORMASI PUBLIK Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Adapun jenis daftar informasi publik adalah :   INFORMASI BERKALA Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Pemerintah Desa untuk diumumkan secara teratur dan rutin; (6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali)   INFORMASI ...

Kamis, 11 Juni 2020..Pemerintahan Desa Akah telah melaksanakan Penyerahan BLT Dana Desa tahap lll kepada Penerima Manfaat BLT-DD. Bantuan diserahkan Langsung oleh Inspektorat Kab Klungkung, Camat Klungkung diwakili kasi PM Kecamatan, Tenaga Ahli didampingi oleh Perbekel Desa Akah, Bendesa Adat Akah, Ketua BPD, Bimas dan Babhinkamtibmas. Turut hadir Kelian Banjar Dinas dan Penerima manfaat BLT-DD Bapak Perbekel berharap adanya bantuan tersebut sedikitnya bisa meringankan beban warga baik untuk kebutuhan hidup maupun untuk biaya berobat. ...

Selasa 9 Juni 2020.. Bidan Desa Akah bersama dengan Puskesmas Klungkung ll dan Kader Siaga Desa Akah melaksanakan kegiatan kunjungan ibu hamil dan melakukan Kunjungan ke bayi baru lahir di lingkungan banjar Sangging Desa Akah.  Dalam kunjungan Ibu hamil dilakukan pemasangan stiker Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan program pemasangan stiker, yang merupakan upaya terobosan percepatan penurunan angka kematian ibu. Melalui P4K dengan stiker yang ditempel dirumah ibu hamil, maka setiap ibu hamil akan tercatat, ...

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA   Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa : (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.    (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan ...

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK   Laporan Bulanan Tahun 2019 Laporan 6 Bulan (Semesteran) Tahun 2019 Laporan 1 Tahun Anggaran 2019 Laporan Bulanan Tahun 2020 Laporan Akses Informasi Publik Bulan Juni 2020 Laporan Akses Informasi Publik Bulan Juli 2020 Laporan 6 Bulan (Semesteran) Tahun 2020 Laporan Akses Informasi Bulan Agustus 2020     ...

   ALUR MEKANISME FASILITASI SENGKETA PUBLIK     Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama. Tim fasilitasi ...

ALUR MEKANISME LAYANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK  1) Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: A) datang langsung dan mengisi formulir pengajuan keberatan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK). B) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website.  C) mengirim permohonan informasi yang telah diisi lengkap. 2) Melakukan ...

  HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK Hak Pemohon Informasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut: Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Setiap Orang berhak:       a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;       b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;       c. mendapatkan salinan Informasi ...

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Secara umum adapun alur permohonan informasi publik adalah sebagai berikut : Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon dalam ketebukaan Informasi Publik berdasarkan Pasal 23 Perki Nomor 1 Tahun 2010 yakni :       Dalam hal permohonan diajukan secara langsung,  maka pemohon :       a. Mengisi formulir permohonan (link download form permohonan ...